So I begin with an advertisement inspired by George Orwell that Apple ran in 1984.
Jadi saya akan mulai dengan sebuah iklan yang terinspirasi dari George Orwell tentang Apple di tahun 1984.
(Video) Big Brother: We are one people with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will fight them with their own confusion. We shall prevail. Narrator: On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like "1984."
(Video) Big Brother: Kita adalah satu dengan satu tujuan, satu keputusan, satu alasan. Musuh-musuh kita semua akan mati, dan kita akan memerangi mereka dengan kebingungan mereka sendiri. Kita akan menang. Narator: Pada 24 Januari, Apple Computer akan memperkenalkan Macintosh. Dan Anda akan melihat mengapa tahun 1984 tidak akan seperti "1984".
Rebecca MacKinnon: So the underlying message of this video remains very powerful even today. Technology created by innovative companies will set us all free. Fast-forward more than two decades: Apple launches the iPhone in China and censors the Dalai Lama out along with several other politically sensitive applications at the request of the Chinese government for its Chinese app store. The American political cartoonist Mark Fiore also had his satire application censored in the United States because some of Apple's staff were concerned it would be offensive to some groups. His app wasn't reinstated until he won the Pulitzer Prize. The German magazine Stern, a news magazine, had its app censored because the Apple nannies deemed it to be a little bit too racy for their users, and despite the fact that this magazine is perfectly legal for sale on newsstands throughout Germany. And more controversially, recently, Apple censored a Palestinian protest app after the Israeli government voiced concerns that it might be used to organize violent attacks.
Rebecca MacKinnon: Jadi pesan di balik video ini tetap sangat ampuh bahkan sampai hari ini. Teknologi yang diciptakan oleh perusahaan inovatif akan membebaskan kita. Lebih dari dua dekade selanjutnya, Apple meluncurkan iPhone di Cina dan menyensor Dalai Lama dengan beberapa aplikasi politis sensitif lainnya saat meminta ijin kepada pemerintah Cina untuk mendirikan app store di Cina. Kartunis politik Amerika Mark Fiore juga memiliki aplikasi sindiran yang disensor di Amerika Serikat karena beberapa pegawai Apple khawatir itu bisa menghina beberapa kelompok tertentu. Aplikasinya tidak diaktifkan kembali sampai dia memenangkan anugerah Pulitzer. Majalah Jerman, Stern, sebuah majalah berita, aplikasinya disensor karena pengasuh Apple menganggap itu sedikit vulgar bagi para penggunanya, dan walaupun majalah ini pada kenyataannya benar-benar legal untuk dijual di kios majalah di seluruh Jerman. Dan lebih kontroversial lagi, baru baru ini, Apple menyensor sebuah aplikasi protes Palestina setelah pemerintah Israel menyuarakan pendapat bahwa itu mungkin bisa disalahgunakan untuk menyusun serangan.
So here's the thing. We have a situation where private companies are applying censorship standards that are often quite arbitrary and generally more narrow than the free speech constitutional standards that we have in democracies. Or they're responding to censorship requests by authoritarian regimes that do not reflect consent of the governed. Or they're responding to requests and concerns by governments that have no jurisdiction over many, or most, of the users and viewers who are interacting with the content in question.
Jadi, inilah masalahnya, kita mempunyai situasi di mana perusahaan swasta menerapkan standar sensor yang seringkali cukup sewenang-wenang dan secara umum lebih sempit daripada standar konstitusional bagi kebebasan berpendapat yang kita miliki dalam demokrasi. Atau mereka menanggapi permintaan sensor dari rezim penguasa yang tidak mencerminkan perjanjian pemerintah. Atau mereka menanggapi perimintaan dan pertimbangan dari pemerintah-pemerintah yang tidak memiliki kekuasaan hukum atas banyak atau kebanyakan pengguna yang berinteraksi dengan konten tersebut.
So here's the situation. In a pre-Internet world, sovereignty over our physical freedoms, or lack thereof, was controlled almost entirely by nation-states. But now we have this new layer of private sovereignty in cyberspace. And their decisions about software coding, engineering, design, terms of service all act as a kind of law that shapes what we can and cannot do with our digital lives. And their sovereignties, cross-cutting, globally interlinked, can in some ways challenge the sovereignties of nation-states in very exciting ways, but sometimes also act to project and extend it at a time when control over what people can and cannot do with information has more effect than ever on the exercise of power in our physical world. After all, even the leader of the free world needs a little help from the sultan of Facebookistan if he wants to get reelected next year.
Jadi inilah situasinya. Di masa pra-Internet kedaulatan atas kebebasan jasmani kita atau ketiadaannya, hampir semuanya dikendalikan oleh negara. Tapi sekarang kita punya lapisan baru ini yaitu kedaulatan pribadi di dunia maya. Dan keputusan mereka tentang pemrograman piranti lunak, teknik, desain, persyaratan semua undang undang dan hukum yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan digital kita. Dan kedaulatan mereka, saling berpotongan, terhubung secara global, dalam beberapa cara bisa mengancam kedaulatan negara dengan cara yang menarik, tapi kadangkala juga memproyeksikan dan memperluasnya pada saat di mana kendali atas apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan orang dengan informasi memiliki efek yang lebih daripada sebelumnya dalam pelaksanaan wewenang di dunia nyata kita. Pada akhirnya, bahkan sang pemimpin dunia bebas memerlukan sedikit bantuan dari sultan Facebookistan jika dia mau terpilih lagi dalam pemilu tahun depan.
And these platforms were certainly very helpful to activists in Tunisia and Egypt this past spring and beyond. As Wael Ghonim, the Google-Egyptian-executive by day, secret-Facebook-activist by night, famously said to CNN after Mubarak stepped down, "If you want to liberate a society, just give them the Internet." But overthrowing a government is one thing and building a stable democracy is a bit more complicated. On the left there's a photo taken by an Egyptian activist who was part of the storming of the Egyptian state security offices in March. And many of the agents shredded as many of the documents as they could and left them behind in piles. But some of the files were left behind intact, and activists, some of them, found their own surveillance dossiers full of transcripts of their email exchanges, their cellphone text message exchanges, even Skype conversations. And one activist actually found a contract from a Western company for the sale of surveillance technology to the Egyptian security forces. And Egyptian activists are assuming that these technologies for surveillance are still being used by the transitional authorities running the networks there.
Dan panggung-panggung ini benar-benar sangat membantu para aktivis di Tunisia dan Mesir pada musim semi yang lalu dan seterusnya. Wael Ghonim, eksekutif Google Mesir di siang hari, dan secara diam-diam, aktivis Facebook di malam hari, berkata di CNN setelah Mubarak turun takhta, "Jika Anda mau memerdekakan sebuah masyarakat, berikan saja Internet." Tapi menumbangkan sebuah pemerintahan adalah satu hal dan membangun sebuah demokrasi yang stabil itu sedikit lebih rumit. Di sebelah kiri, ada sebuah foto yang diambil oleh aktivis Mesir yang merupakan bagian dari penyerbuan kantor keamanan negara Mesir pada bulan Maret. Banyak dari agen-agennya menyobek dokumen-dokumen sebanyak mungkin dan meninggalkannya begitu saja. Tapi beberapa berkas ditinggalkan dalam keadaan utuh, dan beberapa aktivis, menemukan berkas-berkas pengawasan yang penuh dengan salinan surat elektronik mereka, pesan-pesan ponsel mereka, dan bahkan percakapan-percakapan Skype. Dan seorang aktivis menemukan sebuah kontrak dari perusahaan Barat tentang penjualan teknologi pengawasan kepada pasukan keamanan Mesir. Dan para aktivis Mesir mengasumsikan bahwa teknologi untuk pengawasan ini masih dipakai oleh pihak transisi yang berkuasa menjalankan Internet di sana.
And in Tunisia, censorship actually began to return in May -- not nearly as extensively as under President Ben Ali. But you'll see here a blocked page of what happens when you try to reach certain Facebook pages and some other websites that the transitional authorities have determined might incite violence. In protest over this, blogger Slim Amamou, who had been jailed under Ben Ali and then became part of the transitional government after the revolution, he resigned in protest from the cabinet. But there's been a lot of debate in Tunisia about how to handle this kind of problem.
Dan di Tunisia, sensor sebenarnya dimulai pada bulan Mei -- tapi tidak begitu ekstensif seperti saat Ben Ali menjadi presiden. Tapi Anda akan melihat sebuah halaman yang diblokir apa yang terjadi jika Anda mencoba masuk laman Facebook tertentu dan beberapa situs lain yang telah ditentukan pemerintah transisi mungkin mengandung unsur kekerasan. Dalam protes terhadap semua ini, Slim Amamou, seorang penulis blog, yang pernah dipenjara oleh Ben Ali dan kemudian menjadi bagian dari pemerintah transisi setelah revolusi, dia mundur dari kabinet sebagai protes. Tapi sudah banyak debat di Tunisia, tentang bagaimana mengatasi masalah seperti ini.
In fact, on Twitter, there were a number of people who were supportive of the revolution who said, "Well actually, we do want democracy and free expression, but there is some kinds of speech that need to be off-bounds because it's too violent and it might be destabilizing for our democracy. But the problem is, how do you decide who is in power to make these decisions and how do you make sure that they do not abuse their power? As Riadh Guerfali, the veteran digital activist from Tunisia, remarked over this incident, "Before, things were simple: you had the good guys on one side and the bad guys on the other. Today, things are a lot more subtle." Welcome to democracy, our Tunisian and Egyptian friends.
Faktanya, di Twitter, ada banyak orang yang mendukung revolusi yang berkata, "Sebenarnya, kami ingin demokrasi dan kebebasan berekspresi, tapi ada beberapa perkataan yang perlu dibuang karena terlalu kasar dan mungkin bisa menggoyahkan demokrasi kita. Tapi masalahnya, bagaimana Anda menentukan siapa yang berkuasa untuk membuat keputusan dan bagaimana Anda memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka? Seperti yang dikatakan Riadh Guerfali, aktivis digital veteran dari Tunisia, mengenai insiden ini, Sebelum ini, semuanya sederhana: Ada orang baik di satu sisi dan orang jahat di sisi lain. Sekarang, semuanya lebih tidak kentara." Selamat datang ke demokrasi, teman-teman di Tunisia dan Mesir.
The reality is that even in democratic societies today, we do not have good answers for how you balance the need for security and law enforcement on one hand and protection of civil liberties and free speech on the other in our digital networks. In fact, in the United States, whatever you may think of Julian Assange, even people who are not necessarily big fans of his are very concerned about the way in which the United States government and some companies have handled Wikileaks. Amazon webhosting dropped Wikileaks as a customer after receiving a complaint from U.S. Senator Joe Lieberman, despite the fact that Wikileaks had not been charged, let alone convicted, of any crime.
Kenyataannya adalah bahwa bahkan dalam masyarakat demokratis hari ini, kita belum punya jawaban bagus tentang bagaimana menyeimbangkan kebutuhan untuk keamanan dan penegakan hukum di satu sisi dan perlindungan kemerdekaan sipil dan kebebasan berpendapat di sisi lain pada jaringan digital kita. Faktanya, di Amerika Serikat, apapun pendapat Anda tentang Julian Assange, bahkan orang-orang yang belum tentu fans besarnya sangat prihatin dengan bagaimana pemerintah Amerika Serikat dan beberapa perusahaan dalam menghadapi Wikileaks. Amazon melepas Wikileaks dari pelanggan setelah menerima pengaduan dari Senator Amerika, Joe Lieberman, walaupun faktanya Wikileaks tidak didakwa, dinyatakan bersalah, atas kejahatan apapun.
So we assume that the Internet is a border-busting technology. This is a map of social networks worldwide, and certainly Facebook has conquered much of the world -- which is either a good or a bad thing, depending on how you like the way Facebook manages its service. But borders do persist in some parts of cyberspace. In Brazil and Japan, it's for unique cultural and linguistic reasons. But if you look at China, Vietnam and a number of the former Soviet states, what's happening there is more troubling. You have a situation where the relationship between government and local social networking companies is creating a situation where, effectively, the empowering potential of these platforms is being constrained because of these relationships between companies and government.
Jadi kita menganggap bahwa Internet adalah teknologi yang menghilangkan batas. Ini adalah peta jaringan media sosial seluruh dunia, dan tentu saja Facebook telah menaklukan sebagian besar dari dunia -- yang bisa merupakan hal yang baik dan buruk, tergantung penilaian Anda terhadap cara Facebook mengatur pelayanannya. Tapi batas-batas itu tetap ada pada beberapa bagian dunia maya. Di Brazil dan Jepang, karena keunikan budaya dan masalah bahasa. Tapi jika anda lihat di Cina, Vietnam dan beberapa negara bekas Uni Soviet, yang terjadi di sana lebih bermasalah. Anda memiliki situasi di mana hubungan antara pemerintah dan perusahaan jaringan media sosial lokal membuat suatu kondisi yang secara efektif mempersempit potensi dari panggung-panggung ini karena hubungan antara perusahaan dan pemerintah.
Now in China, you have the "great firewall," as it's well-known, that blocks Facebook and Twitter and now Google+ and many of the other overseas websites. And that's done in part with the help from Western technology. But that's only half of the story. The other part of the story are requirements that the Chinese government places on all companies operating on the Chinese Internet, known as a system of self-discipline. In plain English, that means censorship and surveillance of their users. And this is a ceremony I actually attended in 2009 where the Internet Society of China presented awards to the top 20 Chinese companies that are best at exercising self-discipline -- i.e. policing their content. And Robin Li, CEO of Baidu, China's dominant search engine, was one of the recipients.
Sekarang di Cina, ada "great firewall" yang terkenal karena memblokir Facebook dan Twitter dan sekarang Google+ dan masih banyak lagi laman web luar lainnya. Dan itu semua ada dengan bantuan dari teknologi Barat. Tapi itu hanya setengah dari kisah ini. Setengah yang lain dari kisah ini adalah persyaratan yang ditempatkan pemerintah Cina pada semua perusahaan yang beroperasi dengan Internet Cina, suatu sistem yang disebut disiplin-pribadi. Dalam Bahasa Inggris, itu bermakna sensor dan pengawasan terhadap para pengguna. Ini adalah sebuah upacara, yang saya hadiri pada tahun 2009 di mana masyarakat Internet di Cina memberikan penghargaan kepada 20 perusahaan Cina terunggul dalam menerapkan disiplin-pribadi -- dengan kata lain, mengatur konten mereka. Dan Robin Li, CEO Baidu, mesin pencari paling dominan di Cina, adalah salah satu penerimanya.
In Russia, they do not generally block the Internet and directly censor websites. But this is a website called Rospil that's an anti-corruption site. And earlier this year, there was a troubling incident where people who had made donations to Rospil through a payments processing system called Yandex Money suddenly received threatening phone calls from members of a nationalist party who had obtained details about donors to Rospil through members of the security services who had somehow obtained this information from people at Yandex Money. This has a chilling effect on people's ability to use the Internet to hold government accountable. So we have a situation in the world today where in more and more countries the relationship between citizens and governments is mediated through the Internet, which is comprised primarily of privately owned and operated services.
Di Rusia, mereka pada umumnya tidak memblokir Internet dan menyensor situs secara langsung. Tapi ini adalah sebuah situs bernama Rospil sebuah situs antikorupsi. Dan pada awal tahun ini, ada sebuah insiden di mana orang-orang yang telah memberikan sumbangan kepada Rospil melalui sistem pembayaran yang disebut Yandex Money tiba-tiba menerima telepon ancaman dari anggota partai nasionalis yang telah mendapatkan data pribadi para pendonor Rospil melalui anggota pelayanan keamanan yang entah bagaimana caranya bisa mendapat informasi dari orang-orang di Yandex Money. Ini mempunyai efek mengerikan pada kemampuan orang untuk memakai Internet dalam memegang tanggung jawab pemerintah. Jadi kita memiliki situasi di dunia hari ini di mana semakin banyak negara di mana hubungan antara rakyat dan pemerintahnya ditengahi melalui Internet, yang terutama terdiri dari layanan milik swasta.
So the important question, I think, is not this debate over whether the Internet is going to help the good guys more than the bad guys. Of course, it's going to empower whoever is most skilled at using the technology and best understands the Internet in comparison with whoever their adversary is. The most urgent question we need to be asking today is how do we make sure that the Internet evolves in a citizen-centric manner. Because I think all of you will agree that the only legitimate purpose of government is to serve citizens, and I would argue that the only legitimate purpose of technology is to improve our lives, not to manipulate or enslave us.
Jadi pertanyaan pentingnya, saya pikir, ini bukan debat tentang apakah Internet akan lebih membantu orang baik atau orang jahat. Tentu saja, Internet akan memperkuat siapapun yang paling ahli dalam menggunakan teknologi dan paling mengerti Internet dibandingkan denga siapa saja musuh mereka itu. Pertanyaan yang paling penting yang perlu kita tanyakan sekarang adalah bagaimana kita memastikan bahwa Internet berkembang dalam cara yang berpusat pada warga negara. Karena saya pikir Anda semua akan setuju bahwa satu-satunya fungsi sah dari pemerintah adalah untuk melayani masyarakat. Dan saya akan mendesak bahwa satu-satunya fungsi sah dari teknologi adalah untuk meningkatkan taraf hidup kita, bukan untuk memanipulasi atau memperbudak.
So the question is, we know how to hold government accountable. We don't necessarily always do it very well, but we have a sense of what the models are, politically and institutionally, to do that. How do you hold the sovereigns of cyberspace accountable to the public interest when most CEO's argue that their main obligation is to maximize shareholder profit?
Jadi pertanyaannya adalah, kita tahu bagaimana membuat pemerintahan bertanggung jawab. Kita tidak perlu selalu berhasil tapi kita memiliki gambaran mengenai model, secara politis dan konstitusional untuk melakukannya. Bagaimana Anda mempertahankan kedaulatan dunia maya agar dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat saat kebanyakan CEO berpendapat bahwa kewajiban utama mereka adalah untuk memaksimalkan keuntungan?
And government regulation often isn't helping all that much. You have situations, for instance, in France where president Sarkozy tells the CEO's of Internet companies, "We're the only legitimate representatives of the public interest." But then he goes and champions laws like the infamous "three-strikes" law that would disconnect citizens from the Internet for file sharing, which has been condemned by the U.N. Special Rapporteur on Freedom of Expression as being a disproportionate violation of citizens' right to communications, and has raised questions amongst civil society groups about whether some political representatives are more interested in preserving the interests of the entertainment industry than they are in defending the rights of their citizens. And here in the United Kingdom there's also concern over a law called the Digital Economy Act that's placing more onus on private intermediaries to police citizen behavior.
Dan kebijakan pemerintah seringkali tidak banyak membantu. Ada situasi, contohnya di Perancis di mana Presiden Sarkozy berpesan pada CEO perusahaan-perusahaan Internet, "Kitalah satu-satunya wakil yang sah dari kepentingan umum." Tapi kemudian dia pergi menguasai hukum seperti hukum "three strikes" yang terkenal yang akan memutuskan hubungan masyarakat dengan Internet dalam hal berbagi berkas yang telah dikutuk oleh pelapor khusus PBB dalam Kebebasan Berekspresi layaknya sebuah pelanggaran yang tidak seimbang pada hak masyarakat untuk berkomunikasi dan mengakibatkan timbulnya banyak pertanyaan di antara kelompok masyarakat tentang apakah beberapa wakil politik lebih tertarik mempertahankan minat terhadap industri hiburan daripada mempertahankan hak-hak rakyatnya. Dan di sini, di Inggris juga ada keprihatinan atas sebuah peraturan yang disebut Digital Economy Act yang meletakkan satu lagi tanggung jawab pada perantara swasta untuk mengatur tingkah laku masyarakat.
So what we need to recognize is that if we want to have a citizen-centric Internet in the future, we need a broader and more sustained Internet freedom movement. After all, companies didn't stop polluting groundwater as a matter of course, or employing 10-year-olds as a matter of course, just because executives woke up one day and decided it was the right thing to do. It was the result of decades of sustained activism, shareholder advocacy and consumer advocacy. Similarly, governments don't enact intelligent environmental and labor laws just because politicians wake up one day. It's the result of very sustained and prolonged political activism that you get the right regulations, and that you get the right corporate behavior. We need to make the same approach with the Internet.
Jadi apa yang kita perlu ketahui adalah, jika kita mau memiliki sebuah Internet yang berpusat pada masyarakat, kita membutuhkan gerakan kebebasan Internet yang lebih luas dan berkesinambungan. Bagaimanapun, perusahaan-perusahaan tidak berhenti mengotori air tanah dengan sendirinya, atau memperkerjakan anak berumur 10 tahun dengan sendirinya, hanya karena eksekutifnya bangun pada suatu hari dan memutuskan bahwa itu adalah hal yang benar. Itu adalah hasil dari puluhan tahun aktivisme berkesinambungan, keinginan pemilik saham dan keinginan konsumen. Sama halnya, pemerintah tidak menetapkan hukum cerdas tentang lingkungan dan buruh hanya karena politisi bangun pada suatu hari. Itu adalah hasil dari aktivisme politik yang berkesinambungan dan berkepanjangan bahwa Anda mendapatkan peraturan yang benar, dan bahwa Anda mendapat perlakuan yang benar dalam perusahaan. Kita perlu melakukan pendekatan yang sama dengan Internet.
We also are going to need political innovation. Eight hundred years ago, approximately, the barons of England decided that the Divine Right of Kings was no longer working for them so well, and they forced King John to sign the Magna Carta, which recognized that even the king who claimed to have divine rule still had to abide by a basic set of rules. This set off a cycle of what we can call political innovation, which led eventually to the idea of consent of the governed -- which was implemented for the first time by that radical revolutionary government in America across the pond. So now we need to figure out how to build consent of the networked.
Kita juga akan membutuhkan inovasi politik. Kira-kira 800 tahun yang lalu para baron Inggris memutuskan bahwa hak istimewa raja-raja tidak lagi sesuai dengan mereka, dan mereka mendesak Raja John untuk menandatangani Magna Carta, yang mengakui bahwa bahkan raja yang dianggap mempunyai hak istimewa tetap harus tunduk kepada seperangkat aturan dasar. Ini memulai sebuah siklus apa yang kita bisa sebut sebagai inovasi politik, yang akhirnya berujung pada ide persetujuan peraturan -- yang diimplimentasikan untuk pertama kalinya oleh pemerintah revolusioner yang radikal di seluruh Amerika. Jadi kita harus mencari tahu bagaimana cara membangun persetujuan dalam jaringan.
And what does that look like? At the moment, we still don't know. But it's going to require innovation that's not only going to need to focus on politics, on geopolitics, but it's also going to need to deal with questions of business management, investor behavior, consumer choice and even software design and engineering. Each and every one of us has a vital part to play in building the kind of world in which government and technology serve the world's people and not the other way around.
Dan seperti apa jadinya? Saat ini, kita masih belum tahu. Tapi nantinya, hal itu akan membutuhkan inovasi yang tidak hanya perlu fokus terhadap politik, atau geopolitik, tapi juga harus menjawab masalah-masalah manajemen bisnis, tingkah laku investor, pilihan konsumen dan bahkan rancangan dan rekayasa piranti lunak. Kita semua memiliki peran penting dalam membangun dunia di mana pemerintah dan teknologi melayani umat manusia di dunia, dan bukan sebaliknya.
Thank you very much.
Terima kasih banyak.
(Applause)
(Tepuk tangan)